Paska Pidato SBY Soal KPK Vs Polri
Menduga Ekspresi “KB-PKI”

Penulis: Risman A. Rachman

Rabu, 10 Oktober 2012 | 08:17 WIB

Dibaca: 0 kali

JIKA boleh menyimpulkan agak sedikit dramatis, “Indonesia berhenti sejenak” untuk menyimak pidato SBY yang disampaikan Senin malam, 8 Oktober 2012, terkait kisruh KPK – Polri.

Sebelum SBY berpidato, semua orang tentu menunggu dengan rasa cemas yang sama. Ada yang cemas karena sudah menduga kalau SBY hanya akan bermain kalimat indah belaka. Dan, ada juga yang cemas jika SBY muncul tegas.

Tentu, yang paling cemas dengan ketegasan SBY untuk memihak KPK adalah para pelaku korupsi dan pihak pendukung koruptor, lebih lanjut disebut saja “Keluarga Besar – Pelaku Korupsi Indonesia” (KB-PKI).

Sebelumnya, pihak KB-PKI, sudah pasti sangat senang dengan elit Polri yang mau memainkan “jurus mabuk” berhadapan dengan KPK. Bagaimanapun, KPK akan menjadi lembaga yang lumpuh, atau akan menjadi “macan ompong” jika elit Polri dibiarkan terus berseteru dengan KPK.

Pihak KB-PKI sangat paham bahwa KPK Indonesia belum apa-apanya dibanding dengan lembaga yang sama di negara lain dari segi anggaran. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lemahnya KPK meski sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan yang cukup memadai. Jadi, sangat bisa dimaklumi tingkat ketergantungan KPK terhadap lembaga lain, salah satunya terhadap Polri.

Para pimpinan KPK boleh saja terdiri dari sosok-sosok yang hebat, baik karena integritasnya maupun karena kepintarannya. Namun, manakala tidak didukung oleh anggaran yang memadai tentu akan berakhir menjadi lembaga yang hanya bisa tampil dengan aksi retorika belaka.

Sebagaimana pernah terungkap, kinerja KPK masih sangat minim jika dibanding dengan lembaga yang sama di negara lain. Prestasi KPK untuk mencipta Indeks Prestasi Korupsi (IPK) hanya bisa 0,1 persen. Bandingkan dengan Sngapura yang sudah mencapai indeks 9,7. Jadi, kabar perbandingannya, masih dibutuhkan 67 tahun lagi untuk menyamakan dengan prestasi yang dicapai Singapura.

Hal itu tentu dikarenakan kecilnya anggaran yang dimiliki KPK dan sekaligus susahnya angka penyerapan anggaran oleh KPK. Inilah yang mempengaruhi kecilnya jumlah SDM yang dimiliki KPK. Dibanding negara lain yang sudah memiliki SDM ribuan orang maka jumlah SDM KPK yang hanya puluhan orang tentu akan sangat susah bagi KPK untuk berbuat maksimal.

Kondisi inilah yang sangat dipahami oleh KB-PKI. Namun, KB-PKI juga sangat paham jika KPK memiliki syarat utama yang memang sangat dibutuhkan oleh semua lembaga antikorupsi, yakni besarnya dukungan rakyat. Karena itu, jika langkah pelemahan KPK tidak mungkin dilakukan melalui perubahan undang-undang maka kunci utama harus digunakan, yakni membuat KPK berseteru dengan lembaga-lembaga pendukung SDM bagi KPK, salah satunya adalah Polri.

Sebagai lembaga yang memasok SDM penyidik kepada KPK maka jelas Polri menjadi lembaga kunci bagi pelemahan KPK. Dan, salah satu jalur api yang bisa membuat KPK berseteru dengan Polri adalah dengan cara mengarahkan mata pisau KPK untuk mengkuliti Polri. Dengan ego yang dimiliki oleh elit KPK sudah pasti ego elit Polri akan terbakar dan pada akhirnya akan menjadi api yang membakar kedua pihak.

Rakyat sudah pasti tidak akan terbelah dalam dukungannya. Sudah pasti semua energi dukungan akan diberikan kepada KPK. Namun begitu, kemarahan rakyat berpotensi untuk diarahkan kepada berbagai pihak, dan salah satunya jelas tertuju kepada presiden SBY. Sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi manakala SBY juga muncul dengan ego dan stylenya sendiri. Politik belah bambu sudah pasti akan terjadi dan pada akhirnya membuat kekacauan politik yang makin memanas yang ujungnya membuat usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi terhenti, atau minimal jalan di tempat.

Syukurlah, sikap kehati-hatian SBY pada akhirnya membuahkan solusi yang tegas, terarah, dan jelas memihak rakyat banyak. Konsekuensinya sudah bisa di duga. KB-PKI menjadi pihak yang murung, cemas, dan diliputi rasa kuatir yang dalam. Pertanyaannya, akankah mereka (KB-PKI) akan kehilangan akal? Mari menduga jawabannya, setelah mengetahui ekspresi mereka untuk langkah antisipasi dan advokasi berikutnya untuk Indonesia bebas korupsi. Homlah []

* Penulis adalah pemerhati sosial politik, berdomisili di Aceh

Komentar