“Pressure” Jakarta yang begitu kuat, disertai ancaman serius akan mengambil sikap keras terhadap penaikan bendera dan lambang Aceh, menyebabkan Pemerintah Aceh membuyarkan rencana mengibarkan bendera bergambar bulan bintang itu pada 15 Agustus nanti.
Rencananya pemerintah Aceh akan menaikkan bendera yang telah disahkan dalam “qanun nanggroe” itu, berdampingnan dengan bendera merah putih untuk memperingati penandatanganan Mou Helsinki.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dalam beberapa kali rapat dengan jajarannya, ngotot akan tetap menaikkan bendera duplikat dari bendera GAM itu di hari “bersejarah” bagi perdamaian Aceh-Jakarta.
Langkah mundur Zaini ini, menurut sebuah sumber, untuk menghindari ketegangan baru dari belum terselesaikannya konflik “qanun bendera” ini dengan Jakarta. Jakarta yang dipresentasikan lewat Kemendagri tetap tidak mau memberi persetujuan terhadap qanun atau peraturan daerah yang menyalin bendera GAM menjadi bendera Aceh.
Langkah untuk meredakan perbedaan pendapat ini telah beberapa kali diadakan lewat pertemuan tim Jakarta dan Aceh. Tidak ada titik temu. Masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga Jakarta tidak bersedia mengompromikan langkah Aceh untuk tetap menaikkan bendera itu pada hari peringatan Mou Helsinki.
Tindakan keras Jakarta di lakukan dengan menurunpaksakan bendera-bendera yang berkibar dalam beberapa hari belakangan ini di perkampungan udik di Aceh Utara. Ratusan bendera yang dipancangkan di pohon diturunkan polisi.
Langkah keras inilah yang menyebabkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan tak ada pengibaran bendera bulan bintang pada hari peringatan sewindu MoU Helsinki. Seremoni untuk mengingat hari damainya Jakarta-Aceh itu tetap dilaksanakan karena ini dinilai bagian dari sejarah.
Padahal sebelumnya direncanakan usai menaikkan bendera merah putih, dilanjutkan dengan prosesi pengibaran bulan bintang disertai azan, sekaligus meluncurkan secara resmi bendera itu sebagai bendera Aceh.
“Kita setuju untuk meneruskankan coolling down, masa jeda dan setuju untuk tidak menaikkan bendera bulan bintang pada tanggal 15 Agustus,” kata Zaini dalam konferensi pers di Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu.
Dia mengimbau masyarakat untuk tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera yang masih kontroversi karena dinilai mirip simbol separatis GAM dalam memperingati perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun di Aceh. “Mengimbau masyarakat untuk tidak menaikkan lagi bendera di 15 Agustus nanti,” tukasnya.
Menurutnya, sikap ini sengaja diambil untuk menghargai kesepakatan yang sudah dicapai antara Aceh dan Jakarta dalam lima pertemuan terakhir. Dalam rapat teranyar di Jakarta, 31 Juli lalu, kedua pihak sepakat memperpanjang masa jeda hingga 15 Oktober 2013.
Zaini menyebutkan dalam masa jeda ini kedua pihak sepakat untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan kontroversi soal bendera dan lambang Aceh. Kedua pihak tetap menempuh cara persuasif dalam menyelesaikan persoalan yang timbul, untuk menjaga ketentraman.
Dia mengatakan permasalahan yang diselesaikan dalam masa jeda bukan hanya soal qanun bendera, namun juga menyangkut regulasi yang belum turun seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kewenangan Aceh, RPP pertanahan, RPP minyak dan gas bumi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Pemerintah Aceh sudah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini, tutur politikus Partai Aceh yang lama bermukim di Swedia ini.
Zaini meminta agar semua pihak untuk tetap bersabar untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan sikap yang bisa mempengaruhi kestabilan politik dan keamanan di Aceh.
Sementara Anggota DPR RI yang masuk dalam Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh-Papua, Marzuki Daud berjanji akan terus memperjuangkan persoalan Aceh yang ada kaitannya dengan pusat, seperti belum turunnya RPP kewenangan, migas dan pertanahan.
Menurutnya seharusnya RPP itu sudah harus selesai semua dua tahun setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh disahkan pada 2006. “Kita akan terus memperjuangkan ini,” ujarnya.
