Foto kenangan yang memperlihat Syamaun Gaharu, kiri, saat itu Komandan KDMA, atau setingkat Kodam, dan Ali Hasymi, Gubernur Aceh, kanan, terlibat diskusi ketika mempersiapkan pekan kebudayaan Aceh tahun 1958
Stasion PMABS, Jalan Merdeka, Tapaktuan. Lima puluh lima tahun telah berlalu. Tapi kenangan itu tak pernah lekang di memori kami. Dan hari itu, setelah kami telusuri lewat pencaarian kembali, ternyata, penanggalannya adalah Selasa, 18 Agustus 1958.
Suasana di stasion “besar” untuk kota sekecil Tapaktuan sangat cair . Secair ekspresi kami, rombongan besar yang akan menjalani “ritual” budaya ke Koetaradja. “Ritual” megalomania atas nama kesejarahan untuk mengangkat harakat budaya sebuah negeri yang terpuruk oleh coreng morengnya pergolakan konflik vertical dan horizontal. Konflik yang melumatkan “persaudaraan” anak negeri ke degradasi paling kritis.
Kami, rombongan yang akan berangkat Koetaradja, adalah kumpulan wajah optimis tentang . Wajah rombongan yang berangkat atas nama kebesaran budaya plural Aceh.
Sebuah rombongan besar, sesi kedua, dari “negeri ketelatan” berangkat ke Koetaradja. Nun di sana, dua hari mendatang, tepatnya, Kamis, 20 Agustus, ada perhelatan besar dalam sejarah, yang kemudian dicatat untuk tidak dikenang sebagai tonggak penting oleh anak generasinya.
Tonggak sejarah yang digagas dengan pemikiran besar dan diselenggarakan oleh “the founding father,” pasca Aceh “modern” dengan nama pekan kebudayaan. Pekan, dalam artian harfiah “acheh,” adalah “pasar.” Pasar tempat pertemuan berbagai kepentingan dengan mengutamakan plurarilis atau keberagaman dalam satu tujuan, saling menempatkan “kepentingan bersama” dalam konteks ke”aceh”an.
Tonggak sejarah, yang dikemudian harinya dicatat oleh benyak pengamat sebagai kebangkitan Aceh pasca kemerdekaan. Kebangkitan untuk mencari identitas baru bahwa negri ini tidak hanya di-isi oleh gejolak kemarahan. Negeri ini bukan hanya “atjeh moorden.” Negeri amok yang menepis semua kehendak orang lain dengan satu kata,”berontak.”
Hari itu, kami mengenangnya sebagai anak “sekolahan” dalam kontek pembelajaran tentang antusiasme sejarah. Aank sekolahan dengan gairah “kematangan” pemikiran akibat penderitaan panjang sebuah negeri yang “terjajah.”
Ya, hari itu di stasion kecil, sebuah kota kecil, di ujung selatan Koetaradja, menggelegak gairah untuk menopang gagasan besar dari “mimpi” besar tentang pencarian identifikasi diri anak “nanggroe” untuk menempatkannya dalam bejana yang retak.
Identifikasi tentang ke“acheh”an. Identifikasi tentang negeri berbudaya. Identifikasi untuk melawan “kenakalan” atas sebutan bahwa negeri ini sebagai “nanggroe” kaum pemberontak ketika tertindas hak “istimewa”nya akibat dicabut oleh kepentingan “politisi” republikein nasionalis nun di Jakarta sana.
Hari itu, setelah menyadarinya bertahun-tahun, kami menemukan jawabannya. Pekan kebudayaan adalah “pasar” pertaruhan untuk mengembalikan Aceh sebagai “kiblat” budaya dengan “hegemonis” yang berpunca pada satu kata “islamis.”
Hari itu, dari stasion PMABS, yang banyak orang mengidentikkan sebutan ini dengan “persatuan masyarakat aceh barat-selatan,” kami, termasuk saya sebagai anak sekolahan, harus mengarungi perjalanan “pembebasan” ke Koetaradja. Sebuah perjalanan “jauh” dalam kondisi infrastruktur jalan “sirtu,” pasir dan batu, serta dihadang sepanjang jalan dengan “swepping” ala DI-TII untuk mengumpulkan “infaq.”
Dua hari sebelum pekan kebudayaan berlangsung, perjalanan dua hari ke Koetaradja adalah perjaalanan “ngepas.” Artinya, perjalanan kritis dengan keharusan bermalam di Meulaboh sebelum dihari berikutnya meneruskannya ke Koetaradja.
Saya tidak tahu, apakah ada kekhawatiran yang dipendam oleh rombongan besar itu untuk tiba tepat waktu ke sana. Sebab, selain menghadapi kondisi jalan pasir batu, dengan tujuh rakit penyeberangan yang belum tentu bisa bersahabat, perjalanan Tapaktuan-Koetradja itu memang kritis dengan sisa waktu dua hari.
Yang saya tahu, Rabu sore, 19 Agustus 1958, rombongan besar dari “negeri ketelatan” itu tiba di Banda Aceh. Pas satu hari sebelum pekan kebudayaan di helat, 20 Agutus. Yang saya tahu juga, rombongan kami ditumpangkan di sebuah sekolah dasar di ujung kawasan Jalan Mohd Jam. Tumpangan menginap “ala” perjuangan. Bentangan tikar dan sudut dapur umum yang menggairahkan hasil kesepakatan untuk hidup “nomaden” untuk sebuah “harga diri.”
Ketika datang ke Koetaradja hari itu, ada antusias besar dari anak negeri ini memaknai perhelatan budaya ini. Jauh hari sebelum ia dihelat, sudah tersemai dimemori semua “anak bangsa” Aceh bahwa gagasan pekan kebudayaan adalah milik semua orang.
Tidak terkecuali bagi “pemberontak” yang bersimpangan jalan memaknai keberadaan “nanggroe” dalam kontek republik. Mereka bisa melancar “amok” terhadap Jakarta, tetapi tidak pernah “melawan” ide besar dan gagasan besar tentang penyelenggaraan pekan kebudayaan.
Ya itulah pekan kebudayaan dalam kontek Aceh, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan. Pekan kebudayaan, yang kalau diukur secara finansial dengan pekan kebudayaan yang diselenggarakan hari ini, kalah jauh. Tapi secara maknawi ia berada jauh melampaui apa yang menjadi gagasan hari ini.
Tidak hanya melampui kecermalangan ide, tapi juga melampui zamannya ketika pekan kebudayaan itu menjadi megalomania dalam kesejarahan Aceh pasca kemerdekaan. Kesejarahan ketika di hari itu orang tahu tentang kebesaran Aceh dengan simbol gajah putih yang berpijak pada realitasnya di era itu.
Ya, hari itu, 20 Agustus, ketika di Balai Teuku Umar, atau dikenal dengan BTU, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof Prijono, membuka Pekan Kebudayaan Aceh, yang kemudian hari diakronimkan dengan PKA-I, terbentang sebuah cakrawala baru tentang kekayaan khazanah Aceh yang sulit tertandingi dibidang seni dan kreasi.
Sejak hari itu seudati terangkat menjadi tarian “istana.” Tarian yang menjelmakan kekaguman luar biasa atas dinamisasi geraknya di pesat Asian Games dan Ganefo. Seudati menjadi tarian “anak emas” di istana dan menjadi supremasi harga diri anak-anak Aceh penghuni Asrama Poba di Jakarta.
Sejak hari itu, “orang Aceh” mengenal “saman yang datang dari ufuk tengah negeri ini, nun di Pinding, sekarang Gayo Lues sana. Tak ada kesangsian orang terhadap ketinggian filosofis tarian “guel” dengan pesona geraknya yang santun dan dioralkan dengan nyanyian lembut tapi merangsang yang datang dari negeri Takengon.
Dan hari itu, juga ada bentengan “kasab” yang rumit pemasangannya sebagai puncak dari keindahan pelamin dari Aceh barat-selatan. Pelaminan yang kini menjadi “trend” perkawinan di Jakarta dengan harga sewa mencapai ratusan juta bila harus dilengkapi dengan asesori secara “full capacity.”
Bukan hanya kehebatan kreasi berkeseniannya, tapi, di hari itu, Kamis 20 Agustus 1958, Aceh menjadi sebuah “tamadun” budaya dengan pesona memukau.
Dalam hal pengelolaan event dan organisasinya, hari itu pula, Aceh menjadi sebuah contoh yang sulit dicari tandingnya dalam menyelenggarakan pesta budaya. Hari itu pula, kami tahu tentang hebatnya manajemen “event organizied” yang dikelola oleh Letkol TNI-AD Teuku Hamzah Bendahara sebagai Ketua Harian PKA.
Sang tokoh, yang kemudian mencapai karir kemiliteran dengan pangkat mayor jenderal, dan pernah pulang ke Aceh sebagai Pangdam, mampu menggilas egoisme kabupatenisme lewat caranya mengisi kepanitiaan dengan keberagaman unsur asal dan sub-etnis yang ada di negeri ini.
Hari itu pula kami tahu, pekan kebudayaan itu menjadi gairah dari berahi masyarakat Aceh dengan mengisinya tanpa pamrih, bermodalkan kebersamaan yang tidak dipenggal-penggal oleh dominasi kotak anggaran yang angka, kini, bisa bermiliar-miliar.
Dan sesudah itu, ketika kami menjadi dewasa, kami tahu pekan kebudayaan “model BTU” bisa menggilas “keterjatuhan” Aceh dan ia hadir dalam lintasan zaman untuk mengabarkan sebuah “aceh baru” dalam kontek budaya yang utuh. Kontek budaya dengan pengenalan “kepribadian” Aceh yang “lembut” tanpa dipenhi oleh dendam dan rasa kemarahan dari jiwa pemberontakannya.
