“Nasi Pagi Saja Kami Tak Punya”

Penulis: Darmansyah

Jumat, 18 Januari 2013 | 09:02 WIB

Dibaca: 0 kali

MEULIGO di sebuah dhuha yang muram.  Hari itu, pekan pertama Januari, ketika hujan baru saja usai dan bulir air tergelincir di kibas angin lembut di pucuk daun pisang. Di langit kampung miskin itu masih  menggelantung arakan  awan hitam pertanda  hujan belum akan selesai.

Lima belas menit lalu  hujan lebat baru saja  berlalu,  dan  menyisakan  jalan setapak, yang  menghubungkan rumah-rumah penduduk dengan jalan utama berasapal “goreng” yang kini sudah mengelupas,   licin, gembur dan berlumpur. Tak ada kecipak suara yang menjalarkan gairah kehidupan  di pojok lorong- lorong  sempit dengan  rumah setengah gubuk yang bertumpuk  tak teratur  berdasarkan garis keturunan.

Sesekali ada deru suara motor  yang datang dan pergi  memanjat  gundukan jalan  “inspeksi” di pematang saluran irigasi, yang  hari itu, ya ampun  beceknya.  Tanggul yang membentang sepanjang garis timur  perkampungan itu dan menjadi jalan penghubung  antar satu desa dengan desa lainnya  di kawasan Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara  itu.

Selebihnya, sunyi kembali mengendap. Sunyi yang  mendesirkan  suara angin sembari menaburkan tempias dari endapan air di dedaunan pohon mangga  ketika angin renyai menggelitik rantingnya dan  menimbullkan suara kraakkk….kruuukk….

Meuligoe, kampung duafa itu, ketika kami menjenguknya masih  terjepit di landas  kemiskinan akut. Penduduknya, yang dihitung dari  jumlah keluarga,  tak pernah melewati angka seratus, khas desa-desa marjinal  di Aceh yang terpasung di antara persawahan dan hutan kecil dengan penduduk minim tanpa pernah disentuh pembangunan infrastruktur dasar.

Meuligoe adalah salah satu  contoh desa marjinal itu. Terletak di cekungan sebuah  telapak bukit yang berjarak 4 kilometer dari kota Kecamatan Muara Batu, Krueng Mane,  dan 14 kilometer dari Sawang, kota kecematannya, nun di punggung Bukit Barisan sana yang dulunya menjadi basis kaum pemberontak.

Kehidupan  penduduk di Desa Meuligoe terangkai dalam mata pencaharian sebagai petani,  peternak, dan pekerja  musiman  di persawahan.  Pendapatan  perkapita mereka masuk katagori  miskin menengah dan miskin “bawah”  yang secara struktural keduanya  berada di bawah garis “emdigi.”

Meuligou memang “gampong gasin” sejak ia lahir, remaja dan kini menjadi dewasa, yang seperti seperti dikatakan dengan fasih oleh  tetua kampung, Apa Teh, tokoh berpengaruh di sana, sebagai desa  piatu yang terlunta-lunta di antara dua jepitan janji berdurasi “kemakmuran” ala Brunei Darussalam jika genggaman  “merdeka” telah berbuah.

Setelah “merdeka” pun,  kata Apa Teh , hasilnya nah, di sana itu sembari menudingkan jarinya   menunjuk jalan tanggul irigasi yang bagaikan belanga bubur, berlobang, dan usai hujan  di siang itu mengharuskan terseok-seok  untuk melewatinya. Sembari terkekeh, orang tua yang hidup dari sepetak tanah sawah itu, mengatakan, “setengah merdeka saja sudah begini, kalau merdeka penuh menguap ke langit semua janjinya.”

Menetap beranak pinak  di “kluster” rumah keluarga besarnya di sudut barat perkampungan, Apa Teh dengan mencibir mengatakan, sudah seminggu ini  ia tak bisa beraktifitas karena genangan air hujan  di kampung kecil itu tak beranjak surut karena tak punya saluran pembuang.  Inilah derita kami berpuluh tahun jika musim penghujan datang. “Sejak tanggul irigasi itu di bangun,” katanya dengan nada sendu sembari menerawang.

Apa Teh memang potret “kelas menengah”  yang mapan untuk ukuran Desa Meuligoe,  dengan sepetak tanah “umong” dan kebun kelapa di bukit kampung dan bertahan hidup  dengan  ajaran dicukup-cukupkan.  “Kami masih punya beras untuk makan pagi,” katanya nyengir ketika ditanya bagaimana ia menghidupi anak istrinya bertahun-tahun.

Nasib Apa Teh sedikit beruntung dibanding Pa Suh, lelaki pincang yang masih kerabatnya yang  menjalani ritualnya sebagai  “manula”  di kampung miskin itu dengan mengepit kata “takdir” sebagai obat kepasrahan.  Sedari tadi lelaki berbadan kecil itu nimbrung dalam  dialog kami  tersentak ketika menyinggung kehidupan penduduk desa. Lama menjadi menjalani profesi “mafia” jual beli sapi, lelaki tua  tempramental itu  memotong dialog kami dalam dialek Aceh yang kental. ”Meunyo kamoe, hana meupat beu bengoh.”  Kalau kami tak tak punya nasi pagi.”

Pa Su memang tipikal keluarga sangat miskin di Meuligoe. Tak punya petak sawah “blang,” ia dan istrinya sejak duapuluh tahun lalu  mengandalkan hidup dari  kerja buruh tani di sawah-sawah penduduk dengan sistem bagi hasil.

Dulu ia masih punya sawah tapi ketika “amok” negeri berkepanjangan ia meng“gala”kanya  ke seorang rentenir yang kemudian menyerah ketika  mencicilnya hingga  utangnya beranak pinak dan  hartanya itu berpindah tangan.. “Malah ia katakan saya  masih punya utang dari bunganya. Entahlah”

Kini Pa Suh terdaftar sebagai penerima beras miskin, yang terkadang ditebusnya dengan uang pinjaman untuk kemudian dijual kembali hingga ada selisih “keuntungan” yang ia gunakan pembeli kebutuhan lain. Nasib Pa Suh tambah pahit setelah istrinya sakit-sakitan. “Lon meupom na JKA, tapi ongkos untuk bolak balik ke rumah sakit di Lhokseumawe saya tak punya,” ujarnya dalam bahasa Aceh dan Indonesia campur aduk.

Belit kemiskinan di Desa Meuligoe memang sangat kencang. Ramli, salah seorang anak desa itu yang bekerja di Dispenda Aceh Utara di Lhok Sukon, yang hari itu mudik dan bertemu di mulut jalan “raya” Sawang-Krueng Mane, membisikkan tentang  kemelaratana penghuninya. “Kalau hanya bertahan di sini saya juga seperti mereka. Jadi buruh tani,” katanya.

Ramli tanpa sungkan menceritakan tentang eksodus penghuni negeri miskin itu. “Kini yangt tersisa di kampung ini hanya orang tua dan mereka-meraka yang bertahan dengan nikmat kemiskinan. Yang lainnya sudah hengkang. Tapi tetap memegang katepe desa seperti saya untuk membantu jumlah penduduk bila ada kaitannya dengan bantuan desa,” katanya terbahak.

Pa Suh, ungkap Ramli, lelaki yang sebelumnya berbincang dengan kami, tiga dari empat anaknya kini sudah di Jakarta dengan profesi  kerja serabutan. “Abis pendidikannya tak tamat SMP. Paling jadi agen ganja atau jual obat kuat,” ujar dengan nada canda.

Meuligoe adalah gambaran  desa di Aceh Utara  atau  Aceh secara keseluruhannya  yang membenarkan bagaimana  kemiskinan menjadi sebuah realitias. Kemiskinan yang tidak hanya dibaca di data dan di “update” oleh BPS (Badan Pusat Statistik) setiap bulan, kuartal, semester untuk kemudian direkapitulasi menjadi angka tahunan dengan kisaran 19 persen jauh melampaui angka nasional 11 persen.

Kemiskinan yang hitungannya mengacu pada indek kedalaman dan keparahan kemiskinan yang diakhir tahun lalu disimpulkan makin menyempit di tingkat pendapatan dan pengeluaran. Tapi indakasinya tetap miskin, padahal  negeri dibanjiri oleh  “lemak”  duit anggaran atas nama dana  otonomi khusus, dana pembagian migas,  dan dana perimbangan  daerah yang  melimpah, tapi dimakan  bagaikan kenduri “moulud” untuk  bancakan  “toelagh”  pembayar  “belasting” atas nama “romantisme” pasca perang secara berjamaah oleh birokrat dan ulee balang baru yang mempergunakan privelese  atas nama pejuang.

Romantisme kucuran anggaran selama enam tahun terakhir, yang menurut data dari Mata dan Peccap  mencapai angka Rp 100 trilyun, tapi dibelanjakan untuk membeli kemewahan hidup atasnama proyek yang tak  kaitannya untuk mengusirkan keterisoliran Desa Meuligoe atau  mengeluarkan  Apa Teh maupun  Pa Suh dari “sandera” kemiskinan berlabel “struktural.”

Tentu tidak hanya Meuligoe, Apa Teh, Pa Suh yang dibalut kemiskinan dan dimarjinalkan secara hirarkis oleh hitungan pendapatan perkapita. Ribuan desa lainnya di Aceh, yang jumlahnya hampir enam ribu itu masih merangkak dengan persoalan kebutuhan dasar.miskin18012013

Komentar