Site icon nuga.co

Anak Fekon di Ranah Birokrasi

Lima puluh dua tahun sudah, Universitas Syiah Kuala berdiri sambil mengantarkan mimpi pendidikan yang lebih baik di Bumi Serambi. Kisahnya panjang, dengan segala suka duka. Sebuah tulisan masih terbaca pada tugu yang terpacak angkuh di tengah lapangan, “Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata, Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita.”

Penulis kami, Darmansyah mencoba memotret kisahnya, pada kampus kebanggan Aceh itu. Tulisan diturunkan dalam beberapa judul, selamat membaca.  

***

Jangan pernah bertanya  mahasiswa fakultas mana yang akan memimpin  Dema (dewan mahasiswa) Unsyiah,  di dekade “demonstran.”  Sebagai  sebuah organisasi kemahasiswaan paling prestise,  ketika itu, Ketua Dema yang memiliki “bargaining position”  tinggi untuk mewakili  “civita academica” dalam melancarkan arus ekstra kurikulernya dalam mendapatkan patron “kekuasaan.”

Dan Ketua Dema, sebagai CEO-nya mahasiswa di zaman demonstran itu, sepertinya, begitu yang bisa kami ingat ketika memasuki ranah aktifis kemahasiswaan, sudah menjadi kesepakatan  tidak tertulis  untuk diberikan kepada  mahasiswa “fekon,” begitu fakultas ekonomi disebut.

Tradisi ini tidak hanya berlangsung  sebagai  ketaatan pewarisan jabatan tapi juga mengukuhkan warisan kesejarahan  ketika  perguruan tinggi ini terbentuk. Banyak kalangan tak membantah  eksistensi “ekonomi,” kata lain untuk menyebut fakultas ekonomi,  sebagai cermin dari peran besar yang  mereka kontribusikan  dalam penataan kebijakan pembangunan di Aceh di pasca DI-TII, sekaligus  menegaskan kemampuan mereka mencetak  sumber daya intelektual di institusi itu.
Menyebut fakultas ekonomi, kala itu, sudah inklud  sebagai penegasan Universitas Syiahkuala. Bahkan, sebagai pionir, penyebutan nama fakultas ekonomi identik dengan  kota pelajar dan mahasiswa, Darussalam.

Sebut saja kiprah  sejarah para  Ketua Dema secara berurutan sejak  Haji Dimoerthala, Said Zainal Abidin, Hasbi Abdullah atau Asnawi Husein. Mereka  adalah anak-anak “fekon” dari  generasi “persada”  yang belajar organisasi kemahasiswaan secara ekstra kampus dan menanamkan pengaruhnya secara luar biasa untuk menentukan arah dan jalan  lembaga ini.

Tidak hanya tumbuh sebagai tradisi di lingkungan organisasi kemahasiswaan, peran anak “ekonomi” juga merambah ke lingkar jabatan kampus, seperti  rektor  dan pembantu rektor usai perguruan tinggi ini mendapat status negeri dan tidak lagi berada dijepitan ketiak  yayasan yang kepemimpinannya digilir secara  presedium.  Urut saja  nama-nama yang pernah menjadi rektor di Unsyiah  mulai dari Madjid Ibrahim, Ibrahim Hasan, Alibasyah Amin maupun Dayan Daud.

Memang tidak selamanya dominasi ekonomi menggenggam jabatan rektor. Ada interval perpindahan kepemimpinan yang temporar, misalnya,  ketika Ibrahim Hasan di angkat menjadi  Deputy Kabulog Bidang Pengadaan dan Penyaluran, dan Abdullah Ali dari fakultas kedokteran hewan, ketika itu pembantu rektor bidang akademis, mengambil tongkat estafet.

Estafet serupa  berulang  kala Abdi, juga pembantu rektor bidang akademis dari fakultas kedokteran hewan,  melanjutkan sisa jabatan  Dayan Daud yang tewas ditembak ketika amok keamanan di Aceh.

Peran anak “ekonomi “ itu tidak hanya bercokol di lingkungan kampus. Mereka bukan hanya “jago kandang.”  Peran mereka  juga merambah ke jalur birokrasi, terutama  dalam pengisian kepemimpinan puncak di Aceh,  usai pengabdian  dua periode kegubernuran Muzzakir Walad.

Sebut saja nama Madjid Ibrahim yang di”panggil” pulang ke Aceh dari jabatannya sebagai Deputy  Ketua Bappenas bidang Pembangunan Regional. Begitu juga  Ibrahim Hasan yang mudik kembali ke Aceh dan meninggalkan jabatan Wakil Kepala Bulog Bidang Pengadaan Penyaluran. Bahkan Syamsuddin  Mahmud. Yang dalam posisi Ketu Bappeda melanjutkan pewarisan jabatan gubernur ketika Ibrahim Hasan  diangkat jadi Menteri Pangan dan Kabulog.

Tidak hanya di tingkat provinsi anak-anak ekonomi mengemban misi “suci” di birokrasi. Di tingkat kabupaten dan kota alumni ekonomi juga tampil cemerlang menggerakkan  roda pemerintahan dan  pembangunan. Catatlah  bupati dan walikota  yang berasal dari alumnus ekonomi.  Ada Syamsunan Mahmud,  Jusuf Walad, Nurdin AR, Sanusi Wahab, Zein Hasyimi, Djakfar Wahab, Karimuddin Hasybullah, Teuku Hasan.

Mereka ini berhasil menerabas kehebatan “dwi fungsi”  ABRI, yang ketika itu, nyaris  memiliki  kekuasaan yang  tidak terbatas.  “Mereka bisa menembus dominasi itu dengan determinasi peran yang luar biasa dalam pembangunan Aceh, sehingga jalur A, B dan C  di tubuh Golkar tak bisa berkutik untuk menghempang laju mereka ke jabatan bupati,” kata pengamat politik Aceh Fachry Aly beberapa waktu lalu ketika kami mengenang kejayaan anak-anak persada..

Dan coba ikuti partisipasi alumnus ekonomi di Bappeda Aceh. Sejak masih bernama “Atjeh Development Board” atau “ADB” yang dimentori oleh Madjid Ibrahim, lulusan fakultas ekonomi mendapatkan tempat “praktek” bagaimana keilmuan harus dihadapkan pada kondisi riil masyarakat.  Mereka belajar melalui penelitian, merumuskan hasilnya dan kemudian menjadikannya sebagai pola kebijakan pemerintahan dalam menggerakkan pembangunan

Kreasi hebat ADB ini,di kemudian harinya,  menjadi model insitusi  badan perencanaan dan pembangunan daerah di Indonesia. ADB adalah sebuah kreatifitas “gang” ekonomi yang lahir dari kecemerlangan pemikiran anak-anak “bumi persada”  yang kemudiannya diadopsi oleh Bappenas dan Depdagri menjadi lembaga perencanaan dan pembangunan di daerah dengan nama Bappeda di tingkat provinsi dan kabupaten hingga sekarang.

Anak-anak “fekon,” begitu fakultas ekonomi di “sapa” kala itu, mewarisi sejarah panjang kehadirannya di lembaga  ADB hingga Bappeda  mulai dari Madjid Ibrahim, Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, Dayan Daud,  Rahman Lubis dan entah siapa lagi kemudiannya.

Tidak hanya di Bappeda aksi “pinjam pakai” anak ekonomi  ke jalur birokrasi terjadi. Banyak eselon dua di lingkungan sekretariat provinsi, mulai dari asisten hingga kepala biro ditongkrongi alumni “fekon.”  Jangan tanya bagaimana determinasi “kekuasaan” mereka dalam memonopoli proyek-proyek penelitian berskala nasional, regional dan daerah.

“Delapan puluh persen penelitian di Aceh menjadi milik ekonomi,” ujar Alfian Ibrahim, pensiunan dosen  fakultas ekonomi, mempertegas eksistensi almamaternya di dekade lalu. Alfian bisa membenarkan itu karena ia sendiri pernah hijrah sebagai tenaga “pinjam pakai”   ke Bappeda Aceh selama satu dasawarsa dengan jabatan kepala bidang statistik.

Dengan nada menantang, Alfian mengatakan, “Coba datang ke Bappeda Aceh dan buka arsip peneltian di perpustakaan. Teliti dengan cermat bagaimana peran yang dimainkan ekonomi terhadap kebijakan pembangunan Aceh yang dirumuskan dari hasil penelitian mereka.”

Bahkan, fakultas ekonomi pernah menjadi laboratorium penggodokan kepala Bappeda dan stafnya se Sumatera dan diakui memberi manfaatnya bagi pembangunan di banyak daerah. Mereka memiliki tenaga ahli doktoral lulusan  luar negeri dengan spesialisasi ekonomi regional seperti Ali Basyah Amin, Zulkifli Husein, Nazamuddin dan sederet nama lain yang secara keilmuan tidak “complang” dengan Universitas klas atas lainnya.

Kini? “Entahlah. Cari sendiri jawabannya ke sana,” kata seorang dosen menunjuk ruang dekan ketika kami ngobrol di  ruang tunggu di samping tangga gedung “megah” itu. []

Exit mobile version