Lambhong, Gampong No: 1 Usai Tsunami

Penulis: Darmansyah

Jumat, 27 Desember 2013 | 18:36 WIB

Dibaca: 2 kali

Jilatan matahari duha, yang mengusap lembut, di pagi Kamis itu, membuat kami merinding ketika memasuki gerbang “mewah” milik desa Lambhong, yang jalannya arteri “mewah” nya membelah “gampong” bertuah itu, dengan durasi dua jalur yang lebar, mengalahkan jalan utama di pusat kota.

Bersisian dengan jalan “mewah” itu, ketika kami menapak pelan, terdapat jejak rumah “kotak sabun,” ciri rumah bantuan berlabel “ngo,” yang kini, banyak bersalin rupa menjadi properti minimalis dengan dua lantai di tambah kolong garasi berisi mobil satu dua yang terpuruk di di bawahnya.

Ada atmosfir “wah” ketika kami datang takziah ke “gampong tuha” milik anak “aso lhok,” yang dulunya terkenal sebagai “nanggroe” kuliner tradisi semacam “bo” atau keukarah.” Bahkan, sebelum gergasi laut memusnahkan semua isinya, Lhambong sudah men”dunia” dengan “timphan”nya yang legit dan mencecah lidah tanpa lengket dikerongkongan.

Dari arah jalan utama Banda Aceh – Ulee Lheue, Lambong berada diketiaknya sebelum sampai ke Masjid Baitturahim. Tepatnya setelah melewati Punge Blang Cut, Punge Jurong dan Blang Oi, kita harus memutar di meridian bukaan di pangkal gampong Meuraxa.

Masih ada jalan alternatif untuk mencapainya. Dari arah Lampaseh, terus Deah Geulampang kita membutuhkan belokan untuk bisa langsung sampai ke Lambhong. Jaraknya dari pusat kota tidak sampai empat kilometer.

Kami memilih Lambhong sebagai ritual di hari permakluman itu, sebagai seremoni untuk mengingat gempa dan tsunami, sembilan tahun lalu, yang memakan tanah daratannya dan memusnahkan anak-anak mereka.

Takziah kami kali ini adalah untuk memberitahu ke banyak komunitas bahwa inilah gampong yang pernah dibanggakan oleh BRR sebagai pemukiman yang ditata secara modern dan memiliki akses infrastruktur lewat restorasi dari restruktrisasinya dengan “resettlement.”

Dan Lambhong pula yang menjadi ikon sebuah “gampong” yang dengan rendah hati berani meneken kontrak untuk di “resettlement” dengan menghibahkan tanah dan “neuhun” milik indatunya, yang kala itu berantakan, untuk di buatkan peta baru oleh Badan Rehabilitasii dan Rekonstruksi.

BRR yang menata Lambhong ini asli. Tidak seperti BRR yang dipelesetkan sebagai “joke” bek rioh-rioh,” oleh sebagian kecil masyarakat Aceh, karena besarnya dana yang mereka kelola dan khabar “burung”nya pernah menjadi ajang korupsi di lingkungan pejabat mereka.
Lupakan tentang “joke” itu.

Lambhong, memang prototipe gampong yang saleh, santun dan penurut ketika menghibahkan secara sahih tanah indatu mereka untuk dan atas nama penataan pemukiman kembali. Tanah indatu yang dihari permakluman itu tanah daratannya terkelupas di makam gergasi laut bernama humbalang tsunami.

Atas nama keikhlasan pula mereka mempersilakan otoritas BRR menata ulang gampong di Sagoe Dua Belas, yang dulu atanahnya milik Teuku Nek, itu di modrenkan sebagai bagian dari kebijakan penataan desa-desa pesisir untuk tidak saling berhimpitan infrastrukturnya.

Dan ketika Aso Nanggroe, Surin, Meuraxa Cot Lengkeuh dan Blang Oi serta Punge yang masuk dalam peta “resettlement” menolaknya, Lambhong mengembangkan tangannya dan menyambut rencana itu dengan tangan menjulur.

Ya. Ketika kami menyusuri petak-petak tanah yang dikapling, bergundukan, dan rumah yang teratur berbanjar dengan jarak seragam dari meridian dan bahu jalan, ada kesan yang tertangkap,inilah desa impian yang memetik hasil dari kepatuhannya terhadap kebijakan awal dari BRR yang menginginkan desa-desa yang dikelupas tsunami tertata dengan baik.

Cobalah datang kesana. Pelototi jalan desa dan keteraturan bangunan, yang bak di “kluster” perumahaan modern. Anda pasti akan terkejut menyaksikan sebuah desa modern di pojok Banda Aceh yang begitu mewah infrastrukturnya.

Cobalah datang ke komplek sekolah bantuan RCTI yang teronggok di sebuah lahan dengan bangunan mulai dari TK-SD-SMP dan SMA. Singgah sebentar di sana. Nikmati keteduhan. Dan dihari kami datang itu, Kamis, 26 Desember 2013, ada pemandangan yang menyesakkan dari tidak terpeliharanya pekarangan sekolah.

Perdu dan rumput liar menyemak menjalar lantai halaman yang dari pavin blok. Pagarnya juga macam gaba-gaba dengan rumput liar.

Ada yang membuat kami miris ketika menyaksikan kuningan yang menandai nama sekolah dikelupas oleh tabiat vandalisme. Tak terbaca lagi dengan sumpurna nama sekolah itu. Yang tersisa hanya bekas kelupasan atau sisa tembaga yang di pahatkan di betonnya.

Ketika kami asyik dan menerawang di depan pagar sekolah, seorang perempuan setengah tua datang menghampiri dan seperti tahu apa yang kami renungkan ia berceloteh,”Beginilah cara pemerintah mengelola barang mewah.”

Ia menyebut komplek bangunan itu barang mewah karena menghabiskan dana bantuan RCTI hingga Rp 15 miliar. “Mana mau dan sanggup pemerintah membangun dengan standar begini,” kata wanita “mature” yang menyebut namanya Ainun, dan ketika hari gempa dan tsunami berada di Medan.

Ainun memang trah pribumi Lambhong. Ia masih berkerabat dengan Prof.Dr. Yusuf Hanafiah, genekolog terkenal di Medan dan pernah dua kali menjadi rector di USU. Namun begitu Ainun enggan memabnggakan trahnya dan lebih banyak bercerita tentang gampong di sudut Ulee Lheue itu.

Keteraturan Lambhong sebagai “desa” berdurasi “kluster” memang tak pernah diekspose oleh birokrasi dan media. Gampong yang berbatasan dengan Blang Oi di utara, Deah Geleumpang di selatan, Meuraxa di barat serta jalan utama Banda Aceh-Ulee Lheue timur, sebenarnya adalah desa yang patuh dengan peta jalan BRR dan menikmati keteraturan lewat kucuran dana mendekati seratus miliar.

Selain infrastruktur pendidikan, Lambhong juga memiliki dua “escape building,” masjid ukuran menengah, serta sebuah bangunan “early warning sistem.”

Jalan gampong ini beraspal hotmix standar dengan lebar rata-ratadelapan meter. Jalan utamanya dengan dua jalur mencapai 16 meter. Namun begitu, hari kami berkunjung sebagaian badan jalannya dirayapi tanaman perdu menjalar dan kelihatan kumuh.

Jalan yang mewah ini, hari itu, masih saja digali entah untuk apa sehingga centang prenang di beberapa bagiannya.

Lmabhong, gampong dengan luas empat puluh hektar, di hari Kamis itu sepi. Tak ada seliweran orang berlal;u lalang. Bahkan tak terlihat ada denyut kehidupan. Di jalanan sekolah terlihat sebuah gerobak mi so menunggu jam istirahat anak-anak.

Di jalan utama ada sebuah kafe, yang menjelang tengah hari itu tutup. Dan menurut Hafsah, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, kafe itu hanya buka menjelang maghrib. “Ramainya malam hari,” ujar wanita yang bukan “aneuk aso lhok.”

Saya pendatang. Membeli rumah disini karena murah dan telah saya renovasi. Penduduk asli bisa dihitung dengan jari. Hafsah menunjuk sebuah ujung jalan yang rumah-rumah “kota sabun”nya, bantuan sebuah “ngo” ditelantarkan karena dimiliki garis turunan jauh dari sang pemilik awal.

Hafsah dengan lancar mengatakan, kondisi Lambhong tak akan pernah pulih seperti sediakala karena sisa penduduk aslinya tinggal beberapa orang. “Kalau pun ada yang tersisa mereka sudah hijrah ke saudara,” ujarnya.

Lambhong memang merana sebagai desa berlabel “kluster.” Merana karena anak aso lhok telah tetirah ke “arash” di pagi Minggu, 26 Desember 2004, ketika gempa dan tsunami menjemput, dan juga merana karena tak pernah dihiraukan sebagai bagian dari gampong “istimewa” di tangan sebuah otoritas yang pernah ada menata seluruh negeri bernama BRR. Tentu bukan badan “bek rioh-rioh.”

Komentar