Duit Tanah Uruk Aceh Yang Menjadi “Cashflow” di Medan

Penulis: Darmansyah

Rabu, 20 Februari 2013 | 11:57 WIB

Dibaca: 15 kali

TENTU saja di Medan, bukan hanya Garuda Plaza  sebagai  satu-satunya  tempat “raseuki,”  Aceh “meuhambo,” bertebaran. Kota yang dikenal dengan “gudang” preman dan  memiliki “joke” yang sangat khas dalam sebutan  “sumut”  itu,  “semua urusan dengan uang tunai” memiliki  banyak “meunasah” lainnya di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, hingga ke Jalan Puri atau Jalan Amaliun,   sebagai pelepas penat para   “syedara.”

Tempat pelepas penat dari  “raseuki” yang didapat di tanah bertuah,   yang kemudiannya  ditangkap  secara bijak  oleh  roda  ekonomi.  Sebutlah misalnya, Bank Aceh,  yangt membuka  kantor cabang utama, persis di seberang Garuda Plaza, guna memudahkan orang-orang “aso lhok” menyolokkan kartu ke lobang  ATM dengan menarik isi rekeningnya.

Garuda Plaza, plus “meunasah” seputar Jalan Sisingamangaraja hanyalah satu  barisan dari banyak “enclaf”  pendatang Aceh menggelontorkan “eumpang peeng,”  tas duit. Yang lainnya, gelontoran duit “syedara,  bisa dicatatkan,  di Pasar Ikan Lama, Pasar Petisah, Medan Mall, Plaza Thamrin,  selain Sun Plaza dan Carrefou di komplek Medan Fair. Bertakziah ke sana, pasti terdengar sapaan akrab  “pajan jinoe” atau pun “peu haba” di sudut gang atau  ketika kepergok  sama-sama menawar barang.

Hingga kini,  tak ada penelitian secara spesifik untuk menghitung besaran  angka “raseuki gampong” dihamburkan ke Medan. Dulunya,  ketika BRR masih eksis, ada hitungan kasar yang diuraikan secara acak  oleh sebuah koran terbitan Medan, hasil wawancara  serabutan dengan seorang pengamat ekonomi Unsyiah,  yang mengatakan, sekitar delapan puluh persen anggaran lembaga itu  menjadi “cashflow”  di provinsi tetangga. Angka yang tak pernah ada klarifikasi finalnya. Sehingga memunculkan  pendapat lainnya yang lebih ekstrim,  yang mematok angka rupiah BRR yang “terbang” ke luar Aceh bisa mencapai sembilan puluh persen lebih. “Urut saja, sejak dari kebutuhan semen, besi hingga  sayur dan telor ayam, bahkan ongkos buruh pun mengalir ke sana,” kata sang pengamat.

Waktu itu, katanya, duit BRR, baik dana APBN maupun lembaga donor yang  digelontorkan ke Aceh tidak kurang dari Rp 60 triliun. Ia juga mencatat duit yang tersisa di Aceh hanya untuk membayar harga  tanah uruk, pasir, “fee pajak nanggroue,” ongkos penginapan dan untuk bayar makan “beu gurih” pagi.  Lainnya?  “Batu bata saja didatangkan dari Medan dan Batam.” Entahlah.

Berangkat dari kenyataan itu, yang pasti, orientasi ekonomi Aceh, sampai hari esok, “magnet”nya masih berada di Medan. Tidak hanya “hambo”  belanja konsumtif tapi juga  barang modal  serta ekspor impor di”atur” di Medan. Seluruh aspek bisnis.  “Coba tunjukkan kepada  saya mana kegiatan ekonomi Aceh yang tidak disentuh tangan Medan,” tantang Rustam seorang ekonom Unsyiah yang lain, pada suatu siang kepada kami.

“Anda tahu? Sejak dari wortel, telur ayam, air kemasan, hingga komoditi ekspor semaca CPO, kopi, karet dan coklat arus ekspornya berpangkal atau berujung ke Medan,” katanya dengan geram.

Bahkan, sang ekonom lulusan S3 dari University Kebangsaan Kuala Lumpur itu dengan kalimat meninggi memberi angka ratusan milyar duit penduduk Aceh tertanam di sektor “properti”  di Medan. “Mereka bukan membeli rumah. Tapi membeli kampung mewah di Medan. Mereka tertawan  simbol gaya hidup moderen di sektor investasi properti di sana. Mungkin lebih nyaman hidup di sana,” kata sang ekonom.

Ia bisa memahami pilihan hidup  yang diputuskan orang kaya Aceh di Medan. “Anda tahu harga kebutuhan hidup di Aceh? Tiga kali lipat dari di Medan,” katanya mengambil contoh harga lontong pagi yang Rp 9 ribu di Banda Aceh, dan hanya Rp 3 ribu di Medan. Kalau tidak karena alasan kerja, anak sekolah dan ikatan emosional  kampung halaman di sini gila apa kita menetap di Aceh.

Ia menuding, banyak elite Aceh yang dulunya berjuang untuk kesejahteraan “rakyat,” bahkan dengan mengangkat senjata, kini kawin atau memboyong anak istrinya  ke Medan dan menghabiskan duit hasil proyeknya di mal-mal besar.

Sang pengamat menunjuk kawasan elit Medan, komplek perumahan  Setiabudi, di bagi timur kota, nyaris menjadi “gampong” Aceh. “Gampong”  orang berduit di Aceh, dari  pejabat sampai toke-toke proyek di ujung Singkil hingga ke pucok Blang Kejeuren, berlomba membeli  rumah di kawasan itu  mulai dari hitungan harga ratusan juta hingga milyaran rupiah..

“Rumah milik para pejabat berlabel kepala satuan kerja hingga  milik kepala dinas sampai kepala daerah  kabupaten. Tidak hanya milik pejabat, toke-toke, apakah dia  kontraktor atau pun pengusaha swasta yang terbilang  kaya, punya rumah di sini,” ujar seorang teman, yang selain  menempati  salah satu rumah di sudut komplek, juga pernah menyodorkan sejumlah  nama penghuni asal Aceh di sana.

Menurut sang teman, arus investasi orang Aceh di sektor properti  Setiabudi  bukanlah  kasus baru. Kasus ini adalah pengulangan dari kejadian  serupa di zaman barter, ketika orang kaya Aceh, seperti pemilik  CV Lubuk, NV Permai, Firma Anda, Aceh Kongsi ataupun CV Perdata ramai-ramai   “membeli” perkampungan “mewah” di kawasan Medan Baru awal tahun enampuluhan.

Perkampungan,  ketika kami menelusurinya  di awal April lalu itu telah banyak berubah dan berpindah tangan. Suasana perkampungan itu pun sudah mulai kumuh. Di beberapa sudut jalan terdapat genangan air  dari parit yang tersumbat dan sampah secara liar  berserakan. Terasa agak  dibiarkan.  Tapi “aura” Acehnya masih pekat walaupun perumahaan itu menjadi   “kuno”  setelah berumur lima dasawarsa. Kuno sebagai  bangunan dengan plafon rendah dan sebagiannya  sudah dilego  anak cucu pemiliknya. Padahal dimasa jayanya kawasan elit  ini  pernah mendapat predikat sebagai  “Kebayoran Baru” nya Medan.

Perkampungan elit ini masih meninggalkan jejak kental keacehannya dari sebuah masjid besar yang dibangun dari sadaqah  saudagar Aceh, kala itu,  dengan nama  Istiqamah. Di masjid ini hingga sekarang masih  terpelihara tradisi  “khauri maulod,”  zikir “dhalail khairat ”  setiap malam Jumat dan tadarus  dan  shalat tarawaih berjamaah di malam – malam  bulan Ramadhan.

Kampung  ini, sepertinya,  disengaja oleh para pemiliknya didekatkan  dengan kantor perwakilan pemerintah provinsi di Jalan Patimura, yang  jaraknya sepenggal langkah. “Kami  dulu sepakat untuk menjadikan   kantor perwakilan itu sebagai  simbol keutuhan masyrakat Aceh disini. Semacam “balee gadeng,”  ujar Syahnan seorang penghuni “awai”  dari komunitas Gayo yang masih tersisa di Medan Baru.

Komunitas Medan Baru memang mencerminkan “plural”nya kesukuan di Aceh. Ada Gayo, Alas, “Jamee,”  Melayu dan sebagainya.

Untuk itulah, menurut Syahnan perlu sebuah “Balee Gadeng”  sebagai  rumah musyawarah yang yang menampung keluhan sekaligus  membahas dan memutuskan seluruh persoalan  yang dihadapi perkauman. Juga untuk mendapat informasi tentang gejolak di kampung.  “Semacam rumah komunitaslah,” kata kakek yang dulunya pengusaha kaya  di zaman “barter.”

Komentar