Aceh Masih “Miskin” Infrastruktur

Penulis: Darmansyah

Rabu, 23 April 2014 | 15:03 WIB

Dibaca: 0 kali

Aceh memperoleh dana bantuan pembangunan infrastruktur dari Turki dan Arab Saudi untuk mempercepat proses keterisolasiannya. Menurut laporan Arab Saudi memberikan bantuan besar bantuan sebesar 341 juta real Arab.

Penegasan pemberian bantuan untuk pembangunan infrastruktur ini diungkapkan Wakil Menteri Arab Saudi Abdulrahman Bin Ali Al-Rabian , yang menurut rencana, hari ini Rabu, 23 April 2014, akan berkunjung ke Aceh Darussalam.

Kunjungan tersebut untuk meresmikan proyek pembangunan pascatsunami sembilan tahun lalu.

“Mereka akan berkunjung ke Aceh untuk peresmian proyek yang sudah dilakukan selama ini,” tutur Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Simbiring dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu pagi, se3perti diterima “nuga.co” .

Dia juga meyampaikan rasa terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah Arab Saudi pascatsunami Aceh sembilan tahun lalu.

Menurut laporan tidak hanya Arab Saudi yang memberikan bantuan besar karena masih seimbang dengan bantuan yang diberikan oleh Turki. Arab Saudi memberikan bantuan sebesar 341 juta real Arab untuk melakukan proses pembangunan infrastruktur.

“Dia berharap pemerintah Arab Saudi juga bisa memberikan bantuan terhadap pesantren-persantren karena sektor tersubut belum tersentuh,” tambahnya.

Dalam peresmian tersebut, pejabat Arab Saudi akan disambut oleh Wakil Gurbenur Aceh Darussalam, Muzakkir Manaf karena tidak bisa hadir dalam peresmian tersebut. Selasa 23 April kemarin merupakan akhir dari bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah Arab Saudi terhadap Aceh.

Tingkat optimistis warga Aceh terhadap kondisi ekonominya selama selama beberapa tahun terakhir amat menyedihkan karena menduduki peringkat tiga paling bawah di Indonesia.

Tingkat optimisme Aceh ini terendah ke tiga di Indonesia setelah Nusa Tengggara Timur dan Papua.

Melemahnya tingkat optimisme masyarakat Aceh terhadap ekonominya idorong oleh menurunnya pendapatan rumah tangga.. Tingkat konsumsi rumah tangga terhadap komoditas bahan makanan, makanan jadi dan belum jadi juga menurun, akibat pengaruh inflasi.

Diperkirakan tingkat optimisme masyarakat akan terus naik, terlebih daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh yang meningkat dan sangat mempengaruhi perekonomian Aceh secara keseluruhan.

Melimpahnya uang dimiliki Aceh setelah berstatus otonomi khusus, seperti yang amati oleh para ekonom, memang berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyatnya. Aceh kini masih masuk dalam sepuluh besar provinsi termiskin di Indonesia.

Memang Ironis Aceh masih miskin dengan peringkat tujuh pula. Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan nasional belum lagi mendekat.

Berdasarkan desentralisasi dan otonomi khusus, Aceh menerima lebih dari Rp100 triliun anggaran sejak 2010 sampai 2014. Namun anggaran yang banyak itu belum mampu menyejahterakan rakyat, setidaknya terlihat dalam lima tahun belakang. Angka kemiskinan Aceh saat ini masih tinggi.

Penyebab masih belum beranjak Aceh dari kutub kemiskinan adalah karena alokasi belanja publik di Aceh belum sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas program dan kegiatan harus diperbaiki.

Diperlukan sumber daya khusus dalam melakukan analisis keuangan daerah secara konsisten dan reguler dalam proses penganggaran. Minimnya pertumbuhan sektor swasta juga salah satu Aceh tertinggal.

Penerimaan Aceh saat ini masih sangat tergantung dari transfer dana pusat, terutama dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Sementara dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas alam yang mencapai lebih dari 80 persen dari pendapatan.

Mengejar ketertinggalan pembangunan daerah bukanlah tugas yang mudah.

Dibutuhkan perencanaan pembangunan yang tepat berdasarkan analisis dan kajian merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas penganggaran.

Kegiatan pelatihan analisa belanja publik ini diharapkan mampu menghasilkan analis-analis belanja publik yang dapat melakukan kajian terhadap belanja publik Aceh di masa mendatang.

Komentar