Perang Hacker Indonesia-Australia Imbang

Penulis: Darmansyah

Jumat, 22 November 2013 | 09:06 WIB

Dibaca: 0 kali

Perang siber antara hacker Indonesia –Australia, hingga Jumat pagi, 22 November 2013, mengalami perimbangan setelah lumpuhnya situs web kepolisian dan bank sentral Australia. Sebelumnya, hacker Australia bertepuk dada karena mampu melumpuhkan dua situs vital milik Indonesia, Garuda dan Angkasa Pura.

Serangan peretas Australia terhadap situs Indonesia, seperti milik Angkasa Pura dan Garuda Indonesia, semula dianggap lebih berat daripada serangan peretas Indonesia terhadap situs Australia.

Para peretas dari Negeri Kanguru ini dinilai lebih profesional. Tapi, dengan diretasnya dua situs web milik pemerintahan federal negara itu menjadikan posisinya kini berimbang.

Semula, ahli digital forensic, Ruby Alamsyah, mengatakan, “hacker Australia lebih tertata dalam melumpuhkan situs-situs penting In donesia.

Ruby mengritik, kebanyakan peretas Indonesia melakukan serangan lebih acak dan tidak terfokus. Situs Australia memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kemampuan meretas mereka juga tidak lagi sekadar dengan metode distributed denial of service. DDOS merupakan serangan ke server dengan mengirim “paket” secara bersamaan sehingga server tak bisa menampungnya dan akhirnya rontok.

Beda halnya dengan Indonesia, Australia dinilai lebih mampu meretas sistem situs Indonesia. Ada kemungkinan mereka bisa mencuri database, menghapus data, atau bahkan menggantinya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa peretas Austalia mengaku telah berhasil masuk ke database Angkasa Pura. Bahkan, mereka mengaku mencuri data kartu kredit Indonesia.

Sementara itu Sarwoto Atmosutarno, pakar informasi teknolgi terkenal Indonesia, mengatakan, “Cyber War itu nyata dan tidak perlu deklarasi perang. Geopolitik dan geostrategi mendesak kita untuk segera membangun cyber defense berbasis teknologi terestrial maupun ruang angkasa/satelit berbasis digital.”

Sejak liberalisasi, terang Sarwoto, jaringan telekomunikasi militer dan keamanan Indonesia tertinggal dibanding jaringan telekomunikasi publik.

Ketertinggalan ini kemudian diperparah dengan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan cyber war dan cyber defense di kalangan pembangun dan pengelola jaringan tersebut yang seharusnya segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana.

Karena itu, sudah selayaknya jaringan komunikasi publik yang dimiliki pejabat mendapat perhatian khusus, sehingga tidak lemah dan mudah di jangkau oleh pihak asing, tegas mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia

Komentar