“Kudeta” Konstitusionil Ala SBY di Demokrat

Penulis: Darmansyah

Sabtu, 9 Februari 2013 | 10:12 WIB

Dibaca: 0 kali

* Anas  Urbaningrum “Non Aktif”

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Jumat malam,  melakukan “kudeta” konstitusional  dengan mengambilalih kepemimpinan  di Partai Demokrat, usai melakukan pertemuan majelis tinggi dan  menodong  delapan solusi untuk mencarikan jalan keluar bagi menghambat penurunan elektabilitas partai. Usai melakukan pengambilalihan itu, atas nama ketua majelis tinggi partai,  SBY menonaktifkan Anas  tanpa harus mencopotnya dari posisi ketua umum, dengan alas an untuk berkontribusi terhadak kasus hokum yang dihadapinya.

Langkah SBY mengudeta kepemimpinan di Partai Demokrat dengan tidak melanggar konstitusi, dan membiarkan Anas Urbaningrum dalam posisi ketua umum yang tidak memiliki kewenangan apa pun, dikomentari oleh pengamat dengan sikap yang terbelah.

Sebagian pengamat mengatakan, langkah yang ditempuh SBY untuk turun gunung menyelamatkan partai yang digagas, dibentuk dan dibesarkannya itu terbungkus dengan rapi dalam sikap demokratisnya. Sedangkan yang lainnya menuduh SBY terlalu jauh campur tangan terhadap kewenangan DPP yang diplih dengan lewat cara-cara demokratis pula. Ada ambivalen dari sikap demokratis yang selama ini ditampilkan oleh sosok SBY.

Dalam konferensi persnya di rumah pribadinya di Cikeas, Jumat malam, SBY tampil sebagai Majelis Tinggi Demokrat. Nampak tegang dan menyiapkan naskah yang dibaca  secara runut, SBY yang biasanya sangat spontan,  tidak membiarkan munculnya pertanyaan oleh wartawan. Dengan gaya “militer” ia kelihatan tegas dan tidak bertele. Tidak ada juga retorika. Menutup penjelasannya, ia langsung meninggalkan ruang konferensi pers.

Oleh para pengamat, dikatakan, sikap SBY sengaja ditampilkan untuk menghindari polemik kalau ada retorika. Ia seperti meninggalkan misteri.
Dalam nada yang sangat jelas SBY memberi tekanan pada keputusannya dengan mengatakan, “Saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban. Kepada Anas  saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya dugaan masalah hukum yang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak.”. SBY mengatakan Partai Demokrat akan memberikan bantuan kepada Anas untuk menghadapi masalah yang dituduhkan.
Pertemuan majelis tinggi yang diperluas menghasilkan delapan poin. Pertemuan ini membahas strategi penyelamatan Demokrat yang pamornya terus merosot
Ada Sembilan anggota Majelis Tinggi Demokrat, yaitu Ketua Majelis Tinggi (SBY sendiri), Wakil Ketua Majelis Tinggi (Anas Urbaningrum), dua orang Wakil Ketua Umum (Johnny Allen Marbun dan Max Sopacua), Sekretaris Jenderal (Edhie Baskoro alias Ibas), Wakil Ketua Dewan Pembina (Marzuki Alie), Sekretaris Dewan Pembina (Jero Wacik), Sekretaris Dewan Kehormatan (T.B. Silalahi), dan Direktur Eksekutif (Toto Riyanto).

Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  yang sekaligus Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah solusi penyelamatan partainya.

Inilah isidelapan sulusi rapat Majelis Tinggi itu:

1. Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.

2. Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.

3. Elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat di DPR beserta DPD dan DPC Partai Demokrat, berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Partai, sesuai hierarki dan konstitusi partai.

4. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban partai untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas partai.

5. Putusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan. Yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas, termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas partai yang turun saat ini, atau tak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi partai, dipersilakan untuk meninggalkan partai.

6. Penataan dan konsolidasi partai yang dipimpin Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik partai pulih dan normal.

7. Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas.

8. Partai Demokrat untuk saat ini melupakan dulu agenda Pemilu 2014 dan mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur negatif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, yang merupakan salah satu tokoh di kubu Anas, kepada wartawan, usai SBY mengambil alih kepemimpinan partai, menyatakan akan patuh pada keputusan yang sudah diambil.

Sebagai orang dekat Anas ia membantah Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum akan melawan keputusan bersama. “Kami mengikuti peraturan organisasi yang sudah disepakati,” ujar Saan kepada wartawan di kediaman Anas, Sabtu, 9 Februari 2013 dinihari.
Saan membantah rekannya itu mengirimkan pesan pendek kepada para kader Himpunan Mahasiswa Islam–organisasi yang pernah dipimpin Anas pada 1997-1999.

Komentar