“Wali Nanggroe,” Sebuah Tanya dengan Jawaban “Tidak”

Penulis: Darmansyah

Rabu, 18 Desember 2013 | 08:37 WIB

Dibaca: 1 kali

Dihari pelantikan “wali,” Senin kedua di bulan Desember, saya bertemu tiga personal dari komunitas berbeda, latar belakang berbeda dan usia yang juga berbeda, tapi mengedepankan topik yang tidak berbeda. Topik eksistensi wali dalam konfigurasi Aceh “modern.”

Ketiganya, ketika saya bertemu, juga di tempat berbeda, dan ternyata tidak berbeda dalam alur “budaya” karena memiliki retorika yang sama tentang “wali.” Lewat “diskusi” ngawur mereka mampu member jawaban atas pertanyaan yang menggoda tentang peran wali dalam pluralistiknya kultur Aceh.

Klutur yang sering membawa unsur “kabupaten-isme” dengan menempatkan “superioritas” “etnik” Aceh selangkah kedepan dalam konfigurasi hubungan vertikal dan horizontal dengan etnik “jamee” dan “gayo.”

Dari diskusi itu terjawab dengan jujur, “Apa bisanya!” Ya, apa bisanya lembaga yang bernama “wali nanggroe. ” kata ketiganya, ketika mereka menegaskan “futuristic”nya status, peran dan aksi yang bisa ia mainkan.

Awalnya, dengan karakteristik persona yang berbeda secara generasi dan usia, pemahaman mereka tentang ke-aceh-an” juga tak bisa sama. Ketiganya, sebutlah mereka “sobat” yang datang dari latar belakang perseptif usia,profesi dan budaya yang tidak sama, tapi punya kesepahaman tentang Aceh nan Jaya.

Mereka itu, satunya datang dari latar belakang birokrat. Malang melintang di jabatan birokrasi. Manula, tapi tahu persis apa yang dimaui Aceh dalam fase pembangunan masa kini. Masih cerdas dan matang dalam menganalisa, walau pun di”hajar” pelupa.

Dengan lantang ia mengatakan,”bukan wali nanggroe kebutuhan Aceh masa kini.

Pemahamannya, Aceh membutuhkan “update” kepemimpinan di tangan tokoh muda, pintar, kreatif dan dari latar belakang akademik mumpuni. Bukan tokoh tua yang membawa masa lalu dalam konteks kesejarahan “utopia” ke masa kini yang kondisinya riil dan transparan.

Bukan “pesona” kesejarahan masa lalu yang digembar-gemborkan kehebatannya tapi validitasnya sulit untuk diklarifikasi.

Persona kedua, dari sohib yang hari itu kami bertemu, adalah akademikus. Masuk usia “mature,” kalau istilah wanitanya. Ia lebih banyak bermain kata dengan analisis. Jawabannya tentang “wali” adalah, sesuatu yang mubazir.

Membawa “idiom” masa lalu dalam konteks ke’aceh”an masa kini adalah pekerjaan mubazir.

Ia yakin, peran “wali” akan tergerus oleh ketidaktahuannya tentang dimensi “aceh” hari ini. “Mereka,” katanya, “Terjebak dalam kalkulasi “kekayaan” bumi Aceh yang digamblingkan. Padahal itu hanya retorika dan kuno. Aceh bukan lagi “sabang maatschapaij” penguasa Selat Malaka.

Aceh adalah sebuah “high cost economics” dan mengidap penyakit beban sejarah, dan perangkap retorika masa lalu lewat pemanfaatan “kompensasi kebodohan” dan riilnya memiliki “under works ethos.” Masyarakat yang ethos kerjanya rendah dan an-produktif.

“Wali?” Dan sang sohib ini langsung menjawab, “peduli amat.”

Dalam kesempatan terakhir, saya ketemu anak muda. Pernah kerja di “ngo.” Tamatan luar negeri. Aktif, dan asyik dengan perangkat “smarthphone.” Komunikasinya lepas, bahkan terkadang cuek. Ketika ia mengusik institusi “wali,” dengan cepat di jawabnya sendiri,”ah, nggak penting.”

Itu penggalan dari sebuah episode “public hearing” kami ke ranah riil komunitas modernis Aceh, lewat wakil etnis, cultural, generasi dan latar belakang kehidupan, ketika di “gedung” sana ada orasi pembenaran sejarah secara sepihak. Bukan pembenaran kondisi riil, ketika kemiskinan menjadi daki di gampong-gampong marjinal.

Dikesempatan awal saya bersua dengan seorang berlatar belakang birokrasi yang sangat kental dengan cara berpikir yang struktural. Sang sohib, yang lulusan pertanian, melewati alur berliku dalam jenjang karir kepegawaian. Dari penyuluh yang sangat teknis, staf dan bos di banyak dinas, mengetuai badan perencanaan, hingga ditunjuk, bukan dipilih, menjabat bupati di sebuah kabupaten di belahan “aceh ketelatan.”

Tentang “wali?” Dengan kalimat, yang retorikanya beraksentuasi birokrat, sang karib, kembali bertanya. “Apa perlunya!” Saya tidak dalam kapasitas memberi jawaban. Sang kawan mafhum. Karir kewartawan, dengan periode yang panjang, empat puluh tahun lebih, membuatnya tertawa ketika saya mentertawakannya.

Tentu tertawa kami bukan untyuk mentertawai “wali.” Tertawa kami adalah tertawa penuh “isi.” Tertawa generasi sepuh yang tahu konfigurasi struktural bagaimana seharusnya kehadiran institusi bisa membangun “nanggroe.”

Saya dan sang kawan, birokrat pensiunan itu, tahu persis darimana dan bagaimana cara membangun negeri ini secara “spektakuler.” Tentu, seperti jawaban kami dalam nada yang sama,”bukan membesarkan peran wali yang secara hirarkis tidak tahu bentuk kelembagaannya, kepemimpinannya dan kemana akses kekuasaannya.”

Kami sepakat, “wali,” apakah ia itu dalam kerangka “nanggroe,” atau dalam aspek kewibawaan secara “harfiah” bunyi katanya, yang pasti ia tidak populis dalam aksetabilitas dan kapabilitas yang dipertanyakan kesahihannya untuk di selaraskan dengan tuntutan manajemen kepemimpinan modern.

Dalam pemikiran kritis saya dan sobat birokrasi, di sebuah warung “lontong” di pagi Senin yang kisruh, saat wali di”sumpah,” dan sempat membuat bedil “menyalak” lagi, di sebuah sudut kota karena bertemunya ketentuan garis komando berdurasi “perintah,” dengan “euphoria” emosional temporar, kami sepakat dalam kesimpulan, “apa gunanya wali.”

Ya, apa gunanya wali. Itu juga yang muncul dalam topik “discus” yang terjadi ketika hari beranjak siang, dan seorang sobat lain, usianya lebih muda tapi terpelajar karena ia seorang spesialis kesehatan dengan profesi seorang dosen, mengajak kami makan siang.

Sohib yang ini, selain seorang spesialis kesehatan, juga sangat peduli dengan detil kehidupan di masyarakat. Latar belakang dokter yang ia sandang memiliki kesepahaman dengan kami. Paling tidak sama-sama memiliki latar analisis yang detil.

Sebagai dokter, dengan kemampuan adaptasinya ke masyarakat yang sangat tinggi lewat pengalaman mengawinkan kemampuan berpikir yang terpola “micro analisis” untuk menemukan jenis penyakit, ia juga tahu apa yang menjadi “penyakit” Aceh yang tak maju-maju.

Ia menyebut salah satunya “penyakit “mbong,” dalam konteks “philosophis.” Penyakit yang menggelumbung kehebatan diri sendiri dengan meleceh etnis lain sebagai kasta paria. Padahal secara kenyataannya dialah yang melata.

Ketika kami bertemu dengan seorang anak muda yang asyik dengan “smartphone,” dan mengangguk untuk bertutur di warung kopi dengan akses internet gratis, ia langsung mengatakan tentang “wali,” apa itu. Siapa orangnya. “Nggak kenal. Biarin aja. Kan udah gaek.”

Usai berpisah dengan sang anak muda, saya berpikir akan menuliskannya dengan ringan, serta bisa dianggap tidak perlu karena tidak serius.

Wali Nanggroe, seperti yang kami pahami adalah sebuah predikat sejarah yang mata rantainya sudah diputus oleh rasionalitas zaman. Sebutan itu, bukan untuk tataran riil. Ia sebenarnya sebuah retorik dari “ideologis” perjuangan atas nama tuntutan “proklamasi” kebebasan. Ia simbol. Bukan realitas.

Kalau simbol dibawa ke realitas ia akan menjadi mengapung tidak mampu berpijak pada kenyataan yang disediakan oleh kebutuhan masa kini.

Dan ketika Malik Mahmud di”nobat”kan jadi “wali,” di hari Senin itu, yang katanya untuk periode yang kesebelas, dengan gelar yang sulit diucapkan, dan hanya bersuara desis di telinga, banyak persoalan yang belum terselesaikan menyangkut keabsahannya karena otoritasnya tumpang tindih dengan fungsi gubernur dan legislatif.

Dan ketika kita berpijak di realitas, dan pertanyaan mencuat apakah ia akan efektif sebagai sebuah lembaga yang tidak memiliki akar di era smartphone? Jawabannya, “Tidak.”

Komentar